Dari Transmisi Pengetahuan Hingga Nasehat Politik: Anwār al-Tanzīl sebagai Otoritas Tradisi Ḥuzūr Dersleri di Kesultanan Utsmani

Bayangkan ketika sebuah majelis ilmu terjadi di dalam istana. Seorang sultan duduk sebagai pendengar, sementara para ulama terkemuka membicarakan ayat-ayat Al-Qur’an—melalui tafsir. Seorang “mukarrir” menyampaikan penafsiran, beberapa “muḥāṭab” mengajukan pertanyaan dan sanggahan, sedangkan para pejabat tinggi kerajaan turut menyimak. Yang menarik, karya tafsir yang menjadi rujukan utama dalam forum tersebut bukanlah tafsir yang ditulis pada masa Kesultanan Utsmani, melainkan karya seorang ulama yang hidup berabad-abad sebelumnya, yakni Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta’wīl karya Nāṣir al-Dīn al-Bayḍāwī (w. 691/1292).

Majelis itu dikenal sebagai “Ḥuzūr Dersleri” (Huzur Lectures), atau “pelajaran di hadapan Sultan”. Tradisi ini secara resmi dimulai pada 1759 M dan bertahan hingga 1924 M. Selama kurang lebih dua abad, penafsiran Al-Qur’an berlangsung sebagai salah satu ritual intelektual penting di lingkungan istana Utsmani. Alih-alih sekadar forum keagamaan, Ḥuzūr Dersleri bahkan memperlihatkan bagaimana sebuah karya tafsir dapat memperoleh otoritasnya bukan hanya melalui banyaknya pembaca, tetapi juga melalui institusi pendidikan, tradisi ḥāshiyah, dan bahkan ruang politik kerajaan (Atmaca, 2021, pp. 202–203).

Mengapa Al-Qur’an Dibaca melalui al-Bayḍāwī?

Untuk memahami posisi terhormat Anwār al-Tanzīl, kita perlu melihat terlebih dahulu struktur keilmuan yang dibakukan di lingkungan Utsmani. Tradisi tafsir di kesultanan tersebut tidak muncul secara tiba-tiba. Sejak berdirinya madrasah di Iznik pada 1331 M, tafsir ditempatkan sebagai bagian penting dalam jenjang pendidikan tinggi. Menariknya, tafsir justru diajarkan pada tahap akhir pendidikan. Seorang pelajar terlebih dahulu harus menguasai berbagai “ulūm al-ālah”—ilmu-ilmu alat, seperti naḥw, ṣarf, balāghah, manṭiq, jadal, dan ilmu-ilmu keislaman lainnya sebelum dianggap siap mempelajari tafsir (Karamali, 2017, pp. 17–18).

Dalam struktur keilmuan semacam itu, tafsir dipandang sebagai “gaye ilmi” (ghāyah al-‘ilm), yakni puncak pencapaian keilmuan. Oleh karena itu, karya tafsir yang digunakan bukan sekadar buku pelajaran biasa. Ia menjadi arena dialektis untuk menguji sejauh mana seorang sarjana mampu mengerahkan berbagai disiplin keilmuan—yang telah diperoleh sebelumnya—dalam memahami Al-Qur’an. Pada fase klasik Utsmani, Anwār al-Tanzīl karya al-Bayḍāwī dan al-Kashshāf karya al-Zamakhsharī (w. 537/1144) menjadi dua kanon tafsir yang sangat menentukan dalam tradisi ini (Muttaqin, 2026, pp. 262–263).

Anwār al-Tanzīl terutama. Sebagai representasi tafsir madrasah Sunni (Sunni madrasah commentaries) yang berhasil melampaui otoritas al-Kashshāf, tafsir karya al-Bayḍāwī tersebut, sebagaimana karakter umumnya yang sintetis-analitis atas berbagai disiplin keilmuan, semakin memperoleh relevansinya bagi struktur keilmuan yang ditetapkan.

Namun, ketergantungan kepada karya klasik tidak berarti bahwa ulama Utsmani sekadar merepetisi pendapat-pendapat lama. Justru di sinilah muncul tradisi ḥāshiyah dan sharḥ. Para ulama memberikan catatan, kritik, klarifikasi, hingga pengembangan atas kanon yang telah mapan. Dengan demikian, inovasi intelektual dalam khazanah Islam memang tidak selalu harus diwujudkan dalam bentuk tafsir baru yang independen. Ia dapat berlangsung melalui dialog intensif dengan teks yang telah memperoleh otoritas.

Samuel J. Ross (2019, pp. 531–535) menunjukkan, bahwa fenomena tersebut sangat penting untuk memahami sejarah tafsir Utsmani. Dari daftar karya tafsir yang bertahan dalam manuskrip, Anwār al-Tanzīl termasuk karya dengan jumlah salinan yang sangat melimpah. Bahkan, beberapa karya tafsir di lingkungan Utsmani yang sangat populer justru berupa ḥāshiyah atas Anwār al-Tanzīl karya al-Bayḍāwī itu tadi. Di antaranya adalah “Ḥāshiyah ‘alā Tafsīr al-Bayḍāwī” karya Muḥammad al-Qūnawī atau al-Shaykh Zādeh, yang tercatat memiliki ratusan salinan manuskrip.

Dengan kata lain, otoritas Anwār al-Tanzīl tidak serta merta berhenti pada matan tafsirnya. Namun, ia justru melahirkan ekosistem intelektual yang berlapis nan luas: komentar, catatan pinggir, perdebatan, koreksi, maupun sistem pengajaran.

Dari Madrasah ke Istana

Puncak menarik dari perjalanan Anwār al-Tanzīl adalah ketika tafsir tersebut keluar dari ruang kelas madrasah dan masuk ke ruang istana. Tradisi dialektis antara para ulama dan penguasa sebenarnya telah berlangsung jauh sebelum Ḥuzūr Dersleri. Beberapa ulama tafsir menjadi guru atau penasihat sultan. Molla Gürānī, misalnya, dikenal sebagai guru Sultan Mehmed II. Sementara Ebussuud Efendi menjadi salah satu ulama yang memiliki kedekatan dengan Sultan Süleyman I. Namun, hubungan tersebut kemudian memperoleh bentuk yang lebih terinstitusionalisasi melalui Ḥuzūr Dersleri (Muttaqin, 2026, pp. 264–265).

Lantas, secara resmi, Ḥuzūr Dersleri dimulai pada 1172 H/1759 M atas perintah Sultan Mustafa III. Pelaksanaannya berlangsung pada bulan Ramadan di istana, dengan melibatkan seorang mukarrir dan sejumlah muḥāṭab. Mukarrir bertugas menyampaikan dan mengarahkan pembahasan, sementara muḥāṭab berfungsi sebagai penanggap yang mengajukan pertanyaan atau kritik terhadap uraian yang disampaikan. Sultan, para pejabat tinggi negara, dan tokoh-tokoh penting lainnya, hadir sebagai peserta atau pendengar (Atmaca, 2021, pp. 202–203; Muttaqin, 2026, p. 265).

Dengan demikian, di sinilah Anwār al-Tanzīl memperoleh makna yang lebih besar. Ia bukan sekadar kanon tafsir yang dibaca di hadapan Sultan. Namun, ia juga menjadi teks otoritatif yang mengatur bahasa intelektual antara ulama dan penguasa.

Lantas, Ḥuzūr Dersleri secara konsisten menjadikan Anwār al-Tanzīl sebagai rujukan utama. Sejak sekitar 1200 H bahkan terdapat ketentuan mengenainya bahwa pembahasan dilakukan secara berurutan mengikuti susunan mushaf (tartīb al-muṣḥaf), dimulai dari Surah al-Fātiḥah hingga berakhir di Surah al-Nās. Dengan demikian, otoritas Anwār al-Tanzīl diperlihatkan bukan sekadar melalui posisinya sebagai referensi tambahan, melainkan kerangka utama bagi aktivitas penafsiran resmi di hadapan Sultan (Muttaqin, 2026, p. 265).

Ketika Tafsir Menjadi Nasihat Politik

Kemudian, di titik ini, Ḥuzūr Dersleri menjadi semakin menarik bukan hanya bagi sejarah tafsir, tetapi juga bagi sejarah politik Utsmani. Sebab, pembicaraan tentang Al-Qur’an di hadapan Sultan ternyata tidak berhenti pada persoalan gramatika, balāghah, teologi, atau hukum semata. Para ulama juga membawa persoalan masyarakat dan negara ke dalam majelis tersebut. Ayat dan hadis menjadi titik berangkat untuk berbicara tentang keadilan, moralitas pejabat, kondisi sosial, bahkan bentuk pemerintahan.

Pada periode II Meşrutiyet, tradisi Ḥuzūr Dersleri menunjukkan dengan jelas fungsi tersebut. Para ulama tidak sekadar menjelaskan ayat, tetapi juga menyampaikan pandangan tentang struktur negara dan persoalan sosial yang sedang berlangsung. Dengan demikian, Ḥuzūr Dersleri sekaligus menjadi tradisi intelektual yang merepresentasikan cerminan politik dan sosial masyarakat Utsmani (Atmaca, 2021, pp. 204–208).

Salah satu contohnya adalah Vildan Faik Efendi. Dalam sebuah Ḥuzūr Dersleri pada 1909 M, ketika menafsirkan QS. Hūd [11]: 17, ia mengaitkan pembahasan dengan pemerintahan Meşrutiyet serta konsep keadilan, kebebasan, dan kesetaraan. Dalam kesempatan lain, ia juga berbicara tentang pentingnya pejabat memahami bahasa masyarakat yang mereka layani (Atmaca, 2021, pp. 205–206).

Oleh karena itu, menarik jika Ḥuzūr Dersleri tidak dipahami sebagai pengajian istana semata. Ia sekaligus menjadi momentum bagi Al-Qur’an, tradisi tafsir, otoritas ulama, dan kekuasaan politik bertemu dan saling bertegur sapa. Dalam majelis tersebut, tafsir berfungsi sebagai medium nasehat sekaligus legitimasi. Para ulama bahkan dapat memainkan peran sebagai penghubung antara Sultan dan masyarakat. Mereka membawa persoalan sosial ke hadapan penguasa, sekaligus memberikan kerangka keagamaan untuk membaca persoalan tersebut (Atmaca, 2021, pp. 206–208).

Mengapa Ḥāshiyah Penting?

Catatan sejarah ini sekaligus mengubah cara kita melihat tradisi tafsir—tak lain di lingkungan Utsmani. Selama ini, karya berbentuk ḥāshiyah tidak jarang dianggap sebagai tanda bahwa tradisi intelektual Islam pasca-klasik hanya merepetisi pendapat-pendapat lama. Asumsi tersebut menjadi sangat problematis, mengingat para sarjana modern semakin melihat ḥāshiyah sebagai ruang kajian intelektual yang sesungguhnya. Sebagai bentuk pembacaan berlapis atas Al-Qur’an, Ibn ‘Āshūr—sebagaimana dikutip Ross (2019, pp. 526–527)—bahkan menyebut tradisi ḥāshiyah atas Anwār al-Tanzīl sebagai salah satu puncak genre tersebut.

Data manuskrip pun semakin memperkuat argumen itu. Dalam daftar 25 tafsir yang paling banyak bertahan dalam tradisi manuskrip, Anwār al-Tanzīl berada di posisi teratas dengan 1.391 salinan penuh atau parsial—sebagaimana tercatat dalam bibliografi al-Fihris al-Shāmil. Beberapa karya era Utsmani yang masuk ke dalam daftar tersebut bahkan merupakan ḥāshiyah atas Anwār al-Tanzīl (Ross, 2019, pp. 531–535).

Artinya, sebagaimana disimpulkan Ross (2019, pp. 535–536), sebagian besar karya era Utsmani yang masuk dalam jajaran tafsir populer justru berbentuk “super-commentary” atas Anwār al-Tanzīl. Mengabaikan genre ini berarti juga mengabaikan bagian penting dari sejarah tafsir itu sendiri.

Otoritas yang Bertahan Melampaui Kekaisaran

Menariknya, pengaruh tradisi ini tidak serta-merta berhenti ketika Kesultanan Utsmani berakhir. Studi tentang perkembangan tafsir Turki menunjukkan bahwa abad ke-19 dan awal abad ke-20 memang membawa perubahan besar: percetakan berkembang, bahasa Turki semakin digunakan, madrasah menghadapi sekolah modern, dan tafsir mulai berhadapan dengan sains serta gagasan modernitas Barat (Muttaqin, 2026, pp. 267–268).

Susan Gunasti, sebagaimana direviu Mykhaylo Yakubovych (2022, pp. 103–104), bahkan menunjukkan bahwa perubahan politik dari Utsmani menuju Republik Turki tidak sepenuhnya merupakan putusnya tradisi keagamaan. Pengaruh tradisi intelektual Utsmani tetap bertahan dalam karya-karya abad ke-20. Dalam konteks ini, berbagai ḥāshiyah atas Anwār al-Tanzīl yang berkembang antara abad ke-15 dan ke-19 juga menjadi bagian dari lingkungan intelektual yang membentuk pembacaan Al-Qur’an di Turki.

Maka, selain sebagai tafsir klasik yang populer, Anwār al-Tanzīl juga menjadi penting karena tradisi Utsmani menjadikannya sebagai sebuah institusi pengetahuan. Ia diajarkan di madrasah, dikomentari melalui ḥāshiyah, diperdebatkan oleh para ulama, dan sekaligus dibaca di hadapan Sultan dalam Ḥuzūr Dersleri.

Barang kali, di sinilah letak keunikan sejarah Anwār al-Tanzīl. Otoritasnya tidak hanya berada di dalam teks matan, tetapi juga dalam rantai transmisi, praktik pedagogis, komunitas ilmiah, manuskrip, bahkan institusi politik yang terus menghidupkannya.

Dengan demikian, ketika para ulama duduk di hadapan Sultan untuk menafsirkan Al-Qur’an melalui Anwār al-Tanzīl, sesungguhnya yang sedang berlangsung bukan sekadar kegiatan membaca tafsir, melainkan juga reproduksi tradisi intelektual—tradisi yang menjadikan karya al-Bayḍāwī sebagai salah satu simpul utama dalam relasi antara Al-Qur’an, ilmu, ulama, dan kekuasaan di Kesultanan Utsmani.