Pelantikan ulama terkemuka sekaligus mufasir masyhur Indonesia, Muhammad Quraish Shihab sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada 2 Oktober 2026 menarik perhatian yang luas terhadap publik. Awalnya beliau menolak dijadikan Dewan Pertimbangan Presiden, tetapi akhirnya bersedia setelah melakukan istikharah.
Keputusan ini mencerminkan sikap seorang ulama yang senantiasa mendasarkan setiap pertimbangan dan langkahnya pada tuntunan agama serta dalil-dalil yang menjadi landasan dalam mengambil keputusan. Quraish Shihab mengatakan, “Al-Dīn al-Naṣīḥah, agama itu nasihat, orang baik dan buruk harus dinasihati. Apalagi kalau diminta untuk memberi nasihat”. Kesediannya mengemban amanah ini terlihat bukan semata karena menginginkan jabatan atau kekuasaan, tetapi karena pengabdian kepada Allah Swt. dan negeri ini untuk memberikan nasihat-nasihat kebaikan.
Fenomena tersebut menghadirkan berbagai respons di kalangan masyarakat, ada yang mendukung, ada juga yang menyayangkannya. Di satu sisi, masyarakat atau pengamat politik sering mengkhawatirkan hilangnya independensi ulama dalam menjalankan amar ma’ruf nahi munkar atau potensi terjebak dalam legitimasi kekuasaan. Di sisi lain, keterlibatan figur yang memiliki integritas dan kredibilitas keilmuan seperti Quraish Shihab diharapkan mampu menjadi pedoman moral sekaligus memberikan pertimbangan etis dalam arah dan pelaksanaan kebijakan negara.
Mengutip artikel dalam Revelatia Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Hadis yang berjudul “Ulama dalam Penguatan Politik Identitas Perspektif Al-Qur’an”, dalam perjalanan sejarah Islam, ulama menempati posisi strategis dalam dinamika kekuasaan negara. Mereka dipandang sebagai otoritas keilmuan yang memiliki kapasitas untuk menafsirkan ajaran Islam beserta ketentuan hukumnya. Meskipun ulama tidak menduduki jabatan formal yang ditetapkan melalui mekanisme pengangkatan resmi, kedudukan mereka tumbuh dari penguasaan ilmu dan pengakuan masyarakat atas kapasitas keilmuan tersebut.
Dalam konteks pemerintahan Islam masa lalu, ulama berperan sebagai balance of power atau penyeimbang kekuasaan, terutama melalui fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Mereka bertugas memastikan bahwa kebijakan penguasa tetap sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Walaupun tidak memiliki kewenangan langsung untuk menggulingkan penguasa, pengaruh ulama terhadap masyarakat menjadikan mereka memiliki kekuatan moral dan sosial yang signifikan.
Baca juga: Telah Syahid Guru Kami, Syekh Muhammad Adnan al-Afyouni
Kedudukan sebagai panutan sekaligus simbol pemersatu umat memungkinkan ulama memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap penguasa melalui fatwa, nasihat, dan ajaran keagamaan. Dengan demikian, otoritas ulama tidak bertumpu pada kekuasaan formal, melainkan pada legitimasi keilmuan, kepercayaan masyarakat, dan pengaruh moral yang dimilikinya.
Al-Qur’an memuat tuntunan etis mengenai keterkaitan antara keilmuan, nasihat, dan kepemimpinan publik, di antaranya adalah Surah an-Nisa’ [4]: 58, an-Nisa’[4]: 59, Ali Imran [3]: 104, Ali Imran [3]: 159, dan As-Syura [42]: 38. Salah satu ayat yang menjadi dasar dalam mengkaji keterlibatan ulama dalam politik terdapat dalam firman Allah Swt. Surah Ali Imran [3]:104.
وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ
Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung (Q.S. Ali Imran [3]: 104).
Ayat tersebut menjelaskan bahwa harus ada sebagian orang dari umat Islam yang menyeru kepada kebajikan, mengajak kepada kebaikan dan mencegah terjadinya kemungkaran. Dan mereka yang menjalankan tugas tersebut termasuk orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Dalam konteks keterlibatan ulama dalam politik, ayat tersebut dapat dimaknai sebagai landasan bagi ulama untuk berkontribusi dalam mengawasi kehidupan sosial dan jalannya pemerintahan agar tetap berpijak pada prinsip kebaikan dan kemaslahatan bersama.
Quraish Shihab menegaskan pentingnya keberadaan sekelompok orang beriman yang mempunyai integritas agar bisa dijadikan teladan dan nasihatnya diterima oleh masyarakat. Mereka yang bisa mengajak orang lain secara berkelanjutan untuk mengikuti petunjuk Allah, mendorong masyarakat melakukan hal-hal baik sesuai dengan nilai-nilai agama, serta menjauhi perbuatan buruk yang bertentangan dengan akal sehat dan ajaran Ilahi. Dan mereka yang menjalankan tuntunan tersebut termasuk orang-orang yang beruntung karena memperoleh kebaikan dan kebahagiaan yang diharapkan, baik di dunia maupun di akhirat (Tafsir Al-Misbah jilid 2, hal 173).
Baca juga: Ulama Versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Arab
Quraish Shihab menyebutkan, kata minkum (sebagian) dalam ayat ini berkaitan dengan dua perintah. Perintah pertama ditujukan kepada umat Islam untuk membentuk kelompok khusus pelaksana dakwah, sedangkan perintah kedua mengarahkan kelompok tersebut untuk menyeru kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran. Ada juga sebagian ulama yang menafsirkan minkum merupakan perintah kepada setiap orang muslim untuk melaksankan tugas dakwah masing-masing sesuai kemampuan.
Pada ayat di atas, kata yad‘ūna (mengajak) dikaitkan dengan al-khair, dan ya’murūna (memerintah) dikaitkan dengan al-ma’ruf, sedangkan yanhauna (melarang) dikaitkan dengan al-munkar. Al-khair adalah nilai universal yang diajarkan oleh Al-Qur’an dan sunah. Sebagaimana dijelaskan Ibn Katsir dalam tafsirnya, menurut Rasulullah saw, al-khair adalah “Mengikuti Al-Qur’an dan sunahku”. Sementara itu, al-ma‘ruf merujuk pada sesuatu yang dianggap baik berdasarkan pandangan umum masyarakat, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-khair. Adapun al-munkar merupakan segala sesuatu yang dipandang buruk oleh masyarakat dan bertentangan dengan nilai-nilai Ilahiah.
Menurut Quraish Shihab, terdapat setidaknya dua aspek penting yang perlu diperhatikan dalam memahami ayat tersebut. Pertama, nilai-nilai Ilahiah hendaknya tidak disampaikan melalui paksaan, melainkan dengan pendekatan persuasif berupa ajakan yang baik. Prinsip ini tercermin dalam penggunaan kata mengajak pada ayat tersebut, serta diperkuat oleh ketentuan dakwah dalam Q.S. an-Nahl [16]: 125, “Ajaklah ke jalan Tuhan-mu dengan cara yang bijaksana, nasihat (yang menyentuh hati), serta berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang lebih baik.” yang menekankan pentingnya menyampaikan ajaran agama secara bijaksana dan melalui nasihat yang baik.
Baca juga: Beragam Pendapat Ulama Tentang Makna Ulil Amri
Penafsiran Q.S. Ali Imran [3]: 104, dengan demikian, menegaskan bahwa dakwah dan amar makruf nahi mungkar merupakan tanggung jawab umat Islam, baik melalui kelompok khusus maupun secara individual sesuai kemampuan masing-masing. Dalam konteks politik, pemahaman ini memberikan landasan bagi ulama untuk berkontribusi dalam kehidupan publik sebagai bagian dari pelaksanaan tanggung jawab keagamaan, khususnya dalam mengarahkan masyarakat dan mengawal penyelenggara kekuasaan agar sejalan dengan nilai-nilai Ilahiah.
Peran tersebut tidak terbatas pada penyampaian ajaran agama, tetapi juga mencakup pemberian keteladanan, penyampaian nasihat, dan penguatan kesadaran moral masyarakat maupun pemegang kekuasaan. Melalui fungsi tersebut, ulama dapat berperan dalam mendorong kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat serta mengingatkan pemerintah ketika praktik kekuasaan menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan dan kebaikan.
Dengan demikian, keterlibatan ulama dalam politik dapat dipandang sebagai bentuk aktualisasi dakwah dalam ranah pemerintahan. Partisipasi tersebut tidak semata-mata berorientasi pada penguasaan jabatan atau kekuasaan, melainkan diarahkan pada upaya memperjuangkan keadilan, menjaga integritas penyelenggaraan negara, dan mewujudkan kemaslahatan bersama sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan keagamaan.


![Dari Penciptaan Alam Menuju Kesadaran Akhirat: Refleksi QS. al-Mulk [67]: 1–14](https://tafsiralquran.id/wp-content/uploads/2026/11/6f5042_64f8276c2d4c4507b0223e8b0c26ab03mv2-218x150.jpg)









